Tag: NTB

  • Rabies Mewabah, NTB Larang Pengiriman Hewan Antar-Daerah

    Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) salah satu kawasan yang ramai dikunjungi wisatawan asal Australia masih berstatus bebas rabies. Hal itu meski tiga daerah tetangganya di NTB sudah dilanda wabah penyakit anjing gila ini sejak sebulan terakhir. Menyikapi KLB rabies ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah meningkatkan pengawasan guna mencegah virus rabies meluas kota lain.

    Penyakit rabies merebak di sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak sebulan terakhir. Kabupaten Dompu menjadi kawasan yang paling parah terpapar penyakit yang melanda hewan jenis karnivora ini dan sudah dinyatakan berstatus Kejadian Luar Biasa atau KLB sejak sepekan lalu.

    photo

    Petugas dokter hewan memperlihatkan vaksin rabies.

    Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB mencatat di kabupaten Dompu ada sekitar 662 warga telah menjadi korban gigitan Hewan Penular Rabies (HPR). Enam orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Kini kasus rabies juga telah merembet ke Kabupaten Sumbawa dan Bima.

    Sejak dua pekan terakhir sebanyak 19 warga di Sumbawa dilaporkan menjadi sasaran gigitan HPR divmana dari sampel otak yang dikirim empat di antaranya positif terinfeksi virus rabies. Sementara di Bima, tercatat 14 korban kasus gigitan yang dilaporkan dan telah mendapatkan Vaksin Anti-Rabies (VAR).

    Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Provinsi NTB, Budi Septiani pihaknya telah menggelar operasi gabungan antara dinas peternakan dan kesehatan hewan lombok timur, karantina pertanian kelas I Mataram, dan TNI Polri. Hal itu untuk mencegah lalu lintas Hewan Penular Rabies, yakni kucing, anjing, dan kera.

    Operasi gabungan ini dilakukan mulai pekan ini dengan target sasaran pelabuhan Kayangan Lombok Timur

    “Institusi kami telah menerbitkan surat yang melarang warga untuk memasukkan hewan dari daerah tertular rabies ke daerah yang bebas rabies. Warga dilarang memasukkan hewan dari Sumbawa ke Lombok dan dari Bali ke Lombok.” katanya.

    Budi Septiani mengatakan dari hasil pengawasan ini petugas menemukan beberapa HPR yang berusaha diselundupkan masuk dari kawasan lain menuju Lombok.

    “Petugas menemukan Hewan pembawa rabies (HPR) berusaha disembunyikan melalui bis atau truk fuso. Tapi hewan-hewan itu sudah dikembalikan lagi ke pemiliknya,” ungkap Budi Septiani.

    Ribuan anjing dimusnahkanKLBrabiesdiNTB2_abc_1902019.jpgPhoto: Nusa Tenggara Barat (NTB) berada diapit dua Provinsi yang mengalami KLB Rabies yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali. (Sukree Sukplang: Reuters)

    Selain pelarangan lalu lintas hewan pembawa rabies (HPR) dari dan menuju kota Lombok, langkah lain yang dilakukan otoritas Nusa Tenggara Barat menyikapi KLB Rabies di Dompu adalah dengan melakukan vaksinasi dan pemusnahan hewan yang berpotensi menyebarkan virus rabies.

    “Di Dompu, petugas kami telah memvaksinasi lebih dari 3.306 ekor HPR dari total populasi HPR sebanyak 10.334 ekor. Untuk memutus rantai penularan kami juga telah memusnahkan 1.650 ekor anjing tak berpemilik.” kata Budi Septiani.

    Sementara itu, untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di Kabupaten Dompu, Kementerian Pertanian telah memberikan tambahan vaksin rabies sebanyak 5.000 dosis lagi yang telah diterima pada hari jumat 15 Februari 2019. Dengan tambahan tersebut maka jumlah vaksin rabies yang telah diberikan sebanyak 8.000 dosis.

    Tingginya populasi anjing liar diduga menjadi penyebab cepatnya rabies berkembang di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Data Direktorat Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, populasi anjing di Kabupaten Dompu sudah mencapai 27 ribu ekor atau 10 persen dari jumlah penduduk di wilayah itu.

    “Masyarakat di Dompu dan Sumbawa itu menjadikan anjing itu sebagai penjaga ladang meraka agar tidak dimasuki babi atau kera. Jadi mereka banyak memelihara anjing. Dan dari total populasi anjing lebih banyak anjing yang liar daripada yang berpemilik.” ujarnya.

    Rabies disebabkan oleh virus yang bernama rhadovirus pada air liur hewan yang telah terinfeksi. Hewan yang telah terinfeksi dapat menyebarkan virus dengan menggigit hewan lain atau manusia.

    Selain Dompu, wilayah lain di Indonesia yang pernah dilanda KLB Rabies adalah Bali dan Nusa Tenggara Timur, dua daerah yang mengapit Nusa Tenggara Barat. Bahkan status KLB Rabies di Bali hingga kini masih belum dicabut sejak ditetapkan tahun 2008 lalu.

     

    Sumber : republika

  • NTB Siap Kembangkan Bioetanol

    Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Zulkieflimansyah menyatakan kesiapan daerah itu untuk mengembangkan bioetanol. “Bioetanol ini harus dimulai. Kalau dilihat nilai keekonomian kadang susah masuk. Tapi kalau kita tidak mulai, tidak ada pembelajaran teknologi dan lain sebagainya nanti,” ujarnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad (10/2).

    Ia mengaku peluang NTB untuk mengembangkan bioetanol cukup terbuka lebar. Hal ini sejalan dengan keinginan Kementerian ESDM yang ingin menjadikan NTB sebagai daerah pertama pengembangan bioetanol di Indonesia. “Karena hasilnya nyata dan sudah ada, saya yakin dan optimis meski tidak gampang mengembangkan bioetanol ini,” ucap Zulkieflimansyah.

    Disinggung terkait kesiapan lahan dan bahan baku bioetanol, seperti yang diminta ESDM, gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini, menilai ketersediaan lahan di daerah itu cukup luas untuk mengembangkan bahan baku bioetanol. Salah satu alasannya karena bahan bakunya mudah didapat.

    “Lahan kita banyak yang tidak termanfaatkan, itu yang coba nanti kita pakai. Begitu juga dengan bahan baku, karena memakai rumput gajah tidak terlalu sulit,” ujarnya.

    Ia mengatakan detail lahan dan bahannya akan dibahas kemudian dengan Kementerian ESDM. Sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian ESDM dan Pemprov NTB sepakat bekerja sama mengembangkan bahan bakar nabati berbasis tanaman lokal seperti sorgum dan rumput gajah.

    “Tujuan nota kesepahaman ini kalau hasilnya hanya kertas (dokumen), saya tidak mau. Saya tidak mau memberikan harapan palsu kepada bapak gubernur,” tegas Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, di Jakarta, Kamis (7/2).

    Kerja sama ini juga didukung PT Pertamina, PT Rajawali Nusantara Indonesia dan Toyota Motor Corporation dalam pengembangan bioetanol di NTB. Pemerintah Provinsi NTB menawarkan penggunaan lahan hutan produksi (HTP) dengan luas 33 ribu hektare di Kabupaten Lombok Utara untuk budidaya tanaman yang cocok untuk pengembangan bahan bakar nabati. MoU yang ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang ESDM, FX Sutijastoto dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah ini terkait Kerja Sama Pengembangan, Pemanfaatan Teknologi Berbasis Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

     

     

    Sumber : Republika

     

  • NTB Kampanyekan Gerakan Kurangi Penggunaan Plastik

    Muhammad Lasri (73) saat mencari sampah plastik untuk dijual kembali di Cilincing.
    Muhammad Lasri (73) saat mencari sampah plastik untuk dijual kembali di Cilincing.
    Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan membuat peraturan gubernur (pergub) tentang penanganan sampah plastik. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi pemakaian kantung plastik jika tidak diperlukan.

    “Kami akan segera membuat pergub sambil kemudian merancang perda (peraturan daerah) ke depan,” ujar Rohmi kepada Republika.co.id di Mataram, NTB, Ahad (25/11).

    Selain melalui peraturan tersebut, Pemprov NTB juga terus melakukan edukasi, imbauan, dan gerakan pengurangan penggunaan plastik dalam setiap aktivitas dengan diawali dari rumah tangga masing-masing. Menurut Rohmi, sinergitas antara Pemprov NTB dengan Pemkab dan Pemkot yang ada di NTB juga penting dalam menuntaskan persoalan sampah.

    “Dimulai dari setiap rumah tangga, kita gerakan mengurangi sampah plastik,” lanjutnya.

    Rohmi menambahkan, pemahaman tentang pengurangan penggunaan plastik juga harus masif dilakukan kepada seluruh masyarakat melalui sekolah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi massa, LSM,  dan pelaku usaha.

    “Gotong royong, bersih-bersih fasilitas umum juga harus intens, Bank Sampah harus didorong semakin banyak, sedikit demi sedikit ke depan tiap desa idealnya ada Bank Sampah,” kata Rohmi menambahkan.

     

     

     

    Sumber : republika